BPPBJ DKI Gelar Sosialisasi Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2027

24

JAKARTA – Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 14 September 2026 melalui daring menggelar sosialisasi bertajuk "Kegiatan Persiapan dan Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2027". Langkah ini diambil untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang akuntabel, transparan, dan efisien di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, BPPBJ memaparkan strategi percepatan proses pengadaan barang/jasa untuk TA 2027. Selain itu, agenda ini juga menjadi wadah sosialisasi Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TA 2027.

Acara ini menghadirkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHKU) LKPP, Dr. Hermawan, S.E., M.M., sebagai narasumber utama untuk memberikan pemahaman terkait penguatan perencanaan pengadaan.

Dalam paparannya, Bapak Hermawan yang akrab disapa dengan Bapak Awan menegaskan bahwa transformasi perencanaan merupakan kunci utama untuk mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran tahunan secara signifikan. Menurutnya, hal tersebut dapat dicapai melalui penguatan perencanaan sejak awal, pemanfaatan strategi konsolidasi paket, serta penerapan Tender Pra-DPA/DIPA guna menjamin kelangsungan layanan publik tanpa terputus di awal tahun anggaran.

Selain aspek perencanaan, ia juga menyoroti pentingnya pengendalian risiko dan kepatuhan akuntabilitas. Menurut Bapak Awan, keberhasilan percepatan pengadaan barang/jasa sangat bergantung pada integritas SDM, kepatuhan terhadap alokasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro/Kecil (UMK), serta pengawasan aktif bertahap (Three Lines of Defence) untuk menekan titik kritis kerawanan seperti penyalahgunaan spesifikasi dan penggelembungan anggaran.

Melalui sosialisasi ini, BPPBJ DKI Jakarta mendorong seluruh Perangkat Daerah (PD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) agar segera menindaklanjuti pengadaan barang/jasa Tahun 2027 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan menyusun dokumen perencanaan dan dokumen persiapan pengadaan berkualitas agar diperoleh value for money pada hasil pengadaan barang jasanya.